EKONOMI MONETER

IMF & OIC

MANA YANG LEBIH BAIK UNTUK INDONESIA

 

NAMA          : PRAMUDYANINGTYAS S.

KELAS         : 202 MANAJEMEN

NIM              : 13010129

1.  LATAR BELAKANG

Pada saat akhir Perang Dunia II tersebut, ekonomi cenderung mengerucut pada satu tumpuan kekuatan, Amerika Serikat (AS). Britania Raya mengalami kebangkrutan ekonomi akibat resesi sejak akhir abad ke-19 dengan kehilangan cadangan emasnya. Eropa Barat hancur sebagai akibat perang dunia. Demikian juga dengan Jepang. Dan tidak ada negara satu pun di dunia yang cukup kuat, kecuali AS. Peran AS dalam mengatur tatanan ekonomi dunia salah satunya, International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca Great Depression yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Dan layakah IMF dijadikan tumpuan Indonesia dalam menangani krisis ekonomi ? Atau berpaling ke Organisation of Islamic Coorperation (OIC) yang didirikan 25 September 1969 di Rabat Maroko yang merupakan organisasi Internasional dengan tujuan mengumpulkan Sumber daya dunia islam dalam mengupayakan perdamaian dunia.

2. PEMBAHASAN

A. IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional

adalah organisasi internasional yang bertanggungjawab mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya, negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara.
Dari negara-negara anggota PBB, yang tidak menjadi anggota IMF adalah Korea Utara, Kuba, Liechtenstein, Andorra, Monako, Tuvalu dan Nauru.

IMF adalah lembaga pemberi pinjaman terbesar kepada Indonesia. Lembaga internasional ini beranggotakan 182 negara. Kantor pusatnya terletak di Washington.

IMF menambahkan syarat-syarat pada pinjamannya.

Dalam jangka pendek, umumnya IMF menekankan kebijakan-kebijakan berikut:
      -      Devaluasi nilai tukar uang,

-        Unifikasi dan peniadaan kontrol uang

-        Liberalisasi harga

-        Peniadaan subsidi dan control

-        Pengetatan anggaran Negara

Dalam jangka panjang, umumnya IMF menekankan kebijakan-kebijakan berikut:
      -      Liberalisasi perdagangan

-        Mengurangi dan meniadakan kuota impor dan tarif;deregulasi sektor perbankan sebagai  program penyesuaian sektor keuangan

-        Rivatisasi perusahaan-perusahaan milik Negara & Lahan pertanian,

-        Mendorong agribisnis

-        Reformasi pajak &  memperkenalkan/meningkatkan pajak tak langsung

-        Mengelola kemiskinan’ melalui penciptaan sasaran dana-dana sosial

Kebijakan IMF sendiri tidak selalu menuai pijian, melainkan lebih sering mendapatkan kritikan karena dianggap kinerja IMF hanya mementingkan pihak tertentu dan merugikan negara yang memperoleh pinjaman, termasuk Indonesia sendiri.

B. OIC (Organisation of Islamic Coorperation atau Organisasi Kerjasama Islam

adalah organisasi Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yang dibentuk sebagai reaksi terhadap pembakaran mesjid Al Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969 yang merupakan salah satu tempat suci umat Islam, selain Mekkah dan Madinah serta bentuk penolakan terhadap pendudukan wilayah-wilayah arab oleh Israel termasuk  dalam memperjuangkan keberadaan umat Islam pula penguasaan atas Yerussalem semenjak tahun 1967 

Secara sistem dan hukum, hingga pemikirannya sangat mirip dengan PBB. Isu-isu gender dan hak azasi manusia yang sebenarnya sudah lengkap dalam Islam malah mendapatkan penambahan dan pembelajaran intensif yang sarat sekali dengan nilai barat.

Dengan tujuan utama membantu dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina memelihara dan meningkatkan solidaritas diantara negara-negara anggota, berupaya melenyapkan perbedaan rasial, diskriminasi, kolonialisme dalam segala bentuk, memperkuat perjuangan umat Islam dalam melindungi martabat umat, dan hak masing-masing negara Islam.
Namun pada perkembangannya  OKI menjelma menjadi suatu organisasi yang lebih komprehensif dalam berbagai bidang; politik, ekonomi, sosial, budaya dan ilmu pengetahuan. Beberapa institusi yang telah dibangun oleh OKI seperti; Islamic Development Bank (IDB) yang berbasis di Jeddah, Arab Saudi. Selain itu juga ada Islamic Foundaton for Science, Technology and Development, The Islamic Solidarity Fund (untuk dakwah), The International Islamic News Agency, The Islamic Educational Scientific and Cultural Organization (ISESCO), yang berbasis di Rabat, Marokko, yang sejajar dengan Arab League Unesco (ALESCO) yang berbasis di Tunis, juga ada Research Center for Islamic History, Art and Culture yang berbasis di Turki.

Bukan hanya Palestina saja, tetapi OKI juga tidak dapat menyelesaikan masalah politik diberbagai bagian negara anggota atau daerah signifikan Muslim yang bergejolak. Salah satu yang paling terlihat hingga sekarang adalah Kashmir dan Mindanau, Ternyata sebagai organisasi supra-nasional terbesar ke dua setelah PBB, OKI tidak bisa menjalankan objektif politiknya dan bahkan terkesan membiarkan.
Dapat dipahami dipahami pula penyebab ketidak efektifan kinarja OKI karena ada anggota yang paling menonjol diantara lainnya, Saudi Arabia sebagai negara penyumbang dana terbesar secara otomatis mendapatkan fasilitas politik terbesar. Jadi yang terkesan adalah OKI milik Saudi dan lainnya hanya numpang. Karena kadang yang paling menonjol ini juga politiknya berseberangan dengan OKI, maka sudah dapat dipastikan tujuan politik OKI tidak bisa berjalan dengan baik.
Namun, OKI juga pantas mendapatkan apresiasi atas usaha dan keberhasilan pencapaian kerja dalam meningkatkan perekonomian, kualitas sosial dan pendidikan dinegara-negara anggota dan masyarakat Muslim di dunia.

3. KESIMPULAN

Indonesia sebagai Negara bermayoritas muslim seharusnya mampu menerima ekonomi Islam krn berisi tuntunan dan pedoman yang baik, Akan tetapi kenyataannya penerapan ekonomi Islam tidak semudah yang diharapkan. Sulit menanamkan  pengaruhnya di tengah masyarakat yang telah lama terbiasa  menerima sistem ekonomi konvensional yang menjadikan ekonomi Islam belum mampu berkembang sebagaimana yang diharapkan,

Adapun dgn IMF sebagai lembaga keuangan penyelamat krisis ekonomi  Indonesia juga tidak layak dijadikan solusi yang tepat karna selain harus mengembalikan hutang dengan bunga yang besar, IMF juga turut ikut campur meberi kebijakan dengan  banyak undang-undang dan peraturan pemerintah . Dan secara tidak langsung pun Indonesia  akan dijajah secara politis. Maka dari itu pemerintahan Indonesia saat ini telah meninggalkan IMF dan memilih untuk melakukan pinjaman ke China dengan memperbaiki syarat dan ketentuan kontrak, serta melakukan pengawasan yang ketat dalam eksekusinya

4. REFERENSI

- http://www.voa-islam.com/read/politik-indonesia/2015/08/28/38874/atasi-krisis-ekonomi-pemerintah-dihimbau-tidak-kembali-libatkan-imf/#sthash.gk9eCrDi.dpuf

- Analisa dari perkuliahan DR. Surwandono, Organisasi Islam Internasional, 16 Maret 2012

- http://madhienyutnyut.blogspot.co.id/2012/02/latar-belakang-sejarah-dan-organisasi.html